Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat penerapan standar higiene dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) bertajuk “Penjamah Makanan dan Percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)” yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur, pada 7–8 Maret 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi para tenaga yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan di dapur MBG.
“Bimbingan teknis ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” kata Sony Sonjaya.
Diikuti Ratusan Peserta dari Pengelola SPPG
Bimbingan teknis tersebut diikuti oleh sekitar 500 peserta setiap harinya yang berasal dari berbagai unsur operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peserta terdiri dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak yang bertanggung jawab dalam proses pengolahan makanan.
Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai standar higiene, prosedur pengolahan makanan yang aman, serta pentingnya penerapan sanitasi dalam operasional dapur MBG.
Sony menegaskan bahwa kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG harus menjadi perhatian bersama karena program tersebut menyangkut hak dasar anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak.
“Makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Program MBG Terus Berkembang Pesat
Dalam kesempatan tersebut, BGN juga menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto mengalami perkembangan yang signifikan.
Pertumbuhan program ini didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat serta dukungan dari berbagai pihak di daerah.
Saat ini tercatat sekitar 25 ribu SPPG atau dapur MBG telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia untuk melayani masyarakat penerima manfaat. Keberadaan dapur tersebut menjadi tulang punggung dalam distribusi makanan bergizi kepada anak-anak dan kelompok sasaran lainnya.
Dengan semakin luasnya jangkauan program, pemerintah menilai penting untuk memastikan seluruh dapur MBG mematuhi standar keamanan pangan yang ketat.
Keamanan Pangan Jadi Prioritas
Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN, Suardi Samiran, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh pemilihan bahan baku yang baik. Proses lain seperti pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan juga harus mengikuti standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.
“Tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya,” ucapnya.
Menurut Suardi, setiap tahapan dalam proses penyediaan makanan harus dijalankan secara disiplin agar kualitas makanan tetap terjaga dan aman dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Ia menambahkan bahwa penerapan standar operasional yang konsisten akan membantu mencegah risiko kontaminasi pangan dan memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jadi Standar Wajib
Dalam pelaksanaan program MBG, keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu persyaratan penting bagi operasional dapur SPPG.
SLHS merupakan bukti bahwa dapur penyedia makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi sesuai ketentuan kesehatan.
Penerbitan sertifikat ini menjadi bentuk komitmen penyelenggara program untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi dan disalurkan kepada masyarakat benar-benar aman dan higienis.
Dengan adanya sertifikasi tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kualitas layanan dapur MBG di berbagai daerah.
Bimtek Jadi Awal Pendampingan Berkelanjutan
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Nurjaeni, mengatakan bahwa bimbingan teknis ini bukan hanya sekadar kegiatan pelatihan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun sistem pendampingan yang berkelanjutan bagi pengelola dapur MBG.
“Ini menjadi langkah awal membangun mekanisme pendampingan agar standar higiene dan sanitasi benar-benar diterapkan secara konsisten di dapur SPPG,” tuturnya.
Melalui mekanisme pendampingan tersebut, para pengelola dapur akan terus mendapatkan pembinaan dan evaluasi agar penerapan standar keamanan pangan dapat berjalan secara konsisten di lapangan.
Pendampingan ini juga bertujuan membantu pengelola dapur memahami berbagai prosedur operasional serta meningkatkan kualitas layanan secara bertahap.
Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Setelah kegiatan bimbingan teknis ini selesai, BGN berharap para pengelola SPPG dapat lebih memahami standar keamanan pangan secara menyeluruh.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga pengelola dapur MBG.
Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan optimal dan makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan gizi.
Dengan penguatan standar higiene, peningkatan kapasitas penjamah makanan, serta koordinasi lintas sektor, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan produktif di masa depan.