Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Indonesia. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas layanan serta keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 362 SPPG di wilayah Pulau Jawa telah dikenai sanksi penghentian sementara operasional.
“Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional di lapangan,” ujar Doni dalam keterangan resminya, Minggu (12/4/2026).
Penindakan Dilakukan Bertahap Berdasarkan Temuan Lapangan
Berdasarkan laporan harian BGN, tindakan suspend dilakukan secara bertahap sepanjang awal April 2026 setelah ditemukan berbagai pelanggaran standar operasional di sejumlah dapur SPPG.
Pada Senin (6/4/2026), terdapat 9 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya. Beberapa temuan antara lain tidak adanya pengawas gizi dan pengawas keuangan di wilayah Bogor, penyajian menu yang dinilai tidak layak di Brebes, hingga dapur yang masih dalam tahap renovasi di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Jumlah tersebut kemudian meningkat pada Rabu (8/4/2026) dengan 15 SPPG kembali disuspend. Temuan di lapangan mencakup dugaan kasus gangguan pencernaan di Cimahi, persoalan manajemen organisasi di Kendal, serta ketiadaan tenaga pengawas gizi di Purworejo.
Pada Kamis (9/4/2026), BGN kembali menjatuhkan sanksi kepada 14 SPPG lainnya. Beberapa masalah yang ditemukan di antaranya kekurangan sumber daya manusia (SDM) di Jakarta Selatan, dugaan gangguan pencernaan di Bogor, Tasikmalaya, dan Bantul, serta dapur yang masih dalam proses renovasi.
Sementara itu, pada Jumat (10/4/2026) tercatat 3 SPPG tambahan yang disuspend. Temuan di lapangan meliputi renovasi dapur yang belum selesai, dugaan gangguan pencernaan di Mojokerto, serta menu yang dinilai tidak layak di Sampang.
Secara keseluruhan, sepanjang 6–10 April 2026, terdapat 41 SPPG tambahan yang dikenai sanksi suspend oleh BGN.
Penindakan Juga Dilakukan di Indonesia Timur
Pengawasan tidak hanya dilakukan di wilayah Pulau Jawa. Penindakan serupa juga diterapkan di kawasan Indonesia bagian timur.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, mengungkapkan bahwa dari sekitar 4.300 SPPG yang beroperasi, sebanyak 165 unit harus disuspend karena belum memenuhi sejumlah persyaratan penting.
Beberapa temuan yang menjadi dasar penghentian operasional tersebut antara lain belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Rudi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat korektif dan bertujuan memastikan seluruh dapur penyedia makanan dalam program MBG memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Seluruh dapur yang disuspend wajib melakukan pembenahan sebelum dapat kembali beroperasi,” tegasnya.
Upaya Menjamin Keamanan Pangan
Langkah tegas BGN ini dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Program MBG sendiri dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis.
Dengan adanya pengawasan ketat dan sanksi terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, pemerintah berharap kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat tetap terjamin dari segi kebersihan, keamanan, maupun nilai gizinya.
Pengamat: Suspend SPPG Hal yang Wajar
Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud, menilai langkah pemerintah menghentikan sementara operasional sejumlah SPPG merupakan hal yang wajar dalam proses implementasi program berskala nasional.
Menurutnya, pengawasan yang ketat justru diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Ini penting untuk memastikan program Presiden Prabowo Subianto benar-benar memperhatikan kelayakan operasional setiap SPPG,” ujarnya.
Irvan juga menambahkan bahwa SPPG yang belum memenuhi standar memang seharusnya dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan terpenuhi.
Ia menilai aspek seperti sertifikasi higienitas, pengelolaan limbah, keamanan pangan, hingga sertifikasi halal merupakan elemen penting yang harus dipenuhi oleh setiap dapur penyedia makanan dalam program MBG.
Dorong Perbaikan Standar Operasional
BGN berharap kebijakan suspend ini dapat mendorong setiap pengelola SPPG untuk segera melakukan perbaikan standar operasional. Dengan demikian, dapur yang sempat dihentikan operasionalnya dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh persyaratan.
Selain sebagai bentuk pengawasan, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan program MBG secara keseluruhan.
Dengan standar keamanan pangan yang ketat serta pengelolaan operasional yang lebih profesional, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi nasional.