DAIRI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ratusan pelajar di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dilaporkan mengalami gejala keracunan massal pada Senin (10/2/2026). Sebanyak 159 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta HKBP Sidikalang terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi paket makanan dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para siswa mulai mengeluhkan mual, pusing, dan gangguan pencernaan beberapa jam setelah menyantap menu yang dibagikan. Kejadian ini menambah daftar panjang insiden serupa yang terjadi di berbagai daerah, memicu kritik tajam mengenai standar keamanan pangan dan mekanisme distribusi program.
Kritik Ekonom Konstitusi: “Serahkan ke Daerah, Jangan Proyek Pusat”
Menanggapi peristiwa ini, Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, memberikan catatan kritis. Meski mengakui bahwa substansi program MBG sangat baik untuk peningkatan gizi anak bangsa, ia menilai cara pengelolaannya saat ini masih keliru dan rentan masalah.
“MBG adalah program yang baik, tapi menurut saya cara pengelolaannya yang salah. Jika ingin meningkatkan gizi anak bangsa secara efektif, serahkan pengelolaannya ke daerah,” ujar Defiyan Cori di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Cori menekankan beberapa poin penting dalam evaluasi program MBG:
- Hentikan Sentralisasi Tender: Ia mengkritik pola tender yang masih terpusat. Menurutnya, di era otonomi daerah, pemerintah pusat seharusnya hanya berfungsi sebagai regulator dan pengawas, bukan pengelola teknis proyek hingga ke daerah-daerah.
- Libatkan Ekonomi Lokal: Cori menyarankan agar pengelolaan MBG melibatkan koperasi sekolah dan UMKM lokal, bukan justru melalui yayasan yang bermitra dengan perusahaan besar (PT). “Ini cari rente namanya,” tegasnya.
- Belajar dari Negara Lain: Ia mencontohkan model investasi di Vietnam, di mana perizinan dan operasional berada di level provinsi, sementara pusat fokus pada pengawasan. Pola ini dinilai lebih mampu menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Evaluasi Objektif Demi Keberhasilan Program
Defiyan Cori berharap pemerintah mau melakukan evaluasi secara objektif dan transparan. Ia mengingatkan agar para akademisi dan masyarakat tetap rasional dalam mengawal kebijakan pemerintah.
“Janganlah sampai kita yang rasional terdidik justru menjadi pendukung buta. Katakan SALAH jika memang salah, dan akui BENAR jika memang benar. Evaluasi komprehensif sangat dibutuhkan agar program ini berjalan sesuai harapan Presiden dan rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih melakukan investigasi mendalam mengenai penyebab pasti keracunan serta melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan di laboratorium.