Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah terpaksa menghentikan sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat belum cairnya dana operasional dari pusat. Kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Aceh, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penghentian layanan mulai terjadi sejak Senin (8/6/2026), setelah sejumlah pengelola dapur mengaku kehabisan dana operasional sambil menunggu pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Tujuh Dapur MBG di Banda Aceh Berhenti Beroperasi
Di Banda Aceh, sebanyak tujuh SPPG menghentikan pelayanan karena dana operasional yang digunakan untuk menjalankan aktivitas dapur telah habis. Sementara dana pengganti dari pusat belum diterima.
Koordinator SPPG Wilayah Banda Aceh, Muhammad Reza, mengatakan pengelola masih menunggu tambahan dana dari BGN untuk melanjutkan operasional.
“Saldo dana belum dikirim, jadi dana utama yang dipakai untuk melaksanakan operasional dapur itu sudah tidak ada. Saat ini mereka masih menunggu top up dana dari BGN pusat,” kata Reza kepada wartawan, Senin (8/6).
Meski demikian, Reza menjelaskan bahwa tidak seluruh dapur MBG di Banda Aceh terdampak. Dari total 37 dapur yang beroperasi, hanya tujuh yang menghentikan layanan karena kekurangan dana.
Sementara dapur lainnya masih mampu melayani penerima manfaat karena memiliki cadangan anggaran untuk kebutuhan operasional harian.
Lebih dari 50 SPPG di Batam Terdampak
Situasi serupa juga terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Lebih dari 50 dapur MBG menghentikan sementara operasional akibat belum masuknya anggaran operasional ke rekening virtual masing-masing SPPG.
Koordinator MBG Wilayah Batam, Defri Fernaldi, membenarkan kondisi tersebut.
“Terkait berhentinya operasional beberapa SPPG memang terjadi mulai hari ini, hal ini dikarenakan belum turunnya anggaran operasional untuk SPPG,” ujar Defri.
Menurutnya, aturan yang berlaku tidak memperbolehkan SPPG beroperasi sebelum dana operasional masuk ke virtual account (VA). Selain itu, pengelola juga tidak diperkenankan menggunakan dana talangan dari mitra.
“Informasi tambahan yang kami terima adalah sppg yang belum mendapatkan anggaran, akan dilakukan top up hari ini, Senin (8/6) dari tim keuangan dan KPPN dan akan mulai operasional kembali setelah anggaran tersebut masuk ke dalam VA,” jelasnya.
NTB: 195 Dapur Menunggu Pencairan Dana
Di Nusa Tenggara Barat, dampak keterlambatan pencairan anggaran juga dirasakan cukup besar. Sebanyak 195 dapur SPPG dilaporkan menghentikan sementara aktivitasnya sambil menunggu dana operasional masuk ke rekening pengelola.
Akibatnya, ratusan ribu penerima manfaat tidak menerima distribusi makanan seperti biasanya.
Kepala BGN Regional NTB, Eko Prasetyo, menegaskan bahwa persoalan tersebut murni disebabkan proses pencairan anggaran.
“Jadi memang tidak operasionalnya itu menunggu pencairan dana. Hari ini ada pencairan lagi, nanti berprogres, nanti hari ini ada pencairan lagi, nanti akan segera, kami optimalkan semua,” kata Eko saat dikonfirmasi, Senin.
Puluhan SPPG di Jawa Tengah Ikut Berhenti
Di Jawa Tengah, sejumlah SPPG juga mengalami kendala serupa. Sebanyak 20 dapur MBG di Solo dilaporkan tidak beroperasi karena menunggu pencairan dana.
Sementara di Kabupaten Brebes, sebanyak 50 SPPG menghentikan sementara pelayanan. Dari jumlah tersebut, 31 unit terkendala keterlambatan pencairan dana, sedangkan 19 lainnya berstatus suspend.
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Brebes, Arya Dewa Nugroho, menjelaskan bahwa keterlambatan administrasi menjadi salah satu penyebab utama belum cairnya dana operasional.
“Ada 50 SPPG yang berhenti sementara. Sebanyak 31 karena dana belum cair karena keterlambatan pencairan dari pejabat pembuat komitmen (PPK). Kalau 19 SPPG lainnya sedang suspend,” jelas Arya melalui pesan WhatsApp.
Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat, termasuk Majalengka dan Cirebon.
BGN Bantah Dana MBG Terhambat
Menanggapi berbagai laporan tersebut, Kepala BGN Nanik S Deyang membantah adanya penghentian atau hambatan penyaluran dana Program MBG secara nasional.
Menurut Nanik, pencairan dana telah dilakukan sejak Jumat (5/6) dan berlanjut pada Senin (8/6). Ia menilai sebagian informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang terjadi.
“Sebagian dari hoaks. Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat,” kata Nanik usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (8/6).
Ia menjelaskan bahwa proses pencairan memang dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jadi memang ada beberapa yang apa namanya yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan,” ujarnya.
Nanik juga menyebut BGN menerima laporan adanya pencairan anggaran dalam jumlah besar pada hari yang sama.
“Tadi kalau tidak salah kami dapat laporan Rp5 triliun ya dicairkan hari ini,” kata Nanik.
Menurutnya, kendala yang terjadi di sejumlah daerah lebih berkaitan dengan proses administrasi dan teknis pencairan, bukan karena adanya penghentian pendanaan dari pemerintah.
“Jadi tidak ada masalah, masalah teknis saja,” ujarnya.
Layanan Diharapkan Kembali Normal
Dengan adanya proses pencairan yang terus berjalan, pengelola SPPG di berbagai daerah berharap operasional dapur MBG dapat kembali normal dalam waktu dekat. Keberlanjutan program menjadi penting mengingat jutaan penerima manfaat, khususnya pelajar, sangat bergantung pada distribusi makanan bergizi yang disediakan melalui program tersebut.
Pemerintah dan BGN pun diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pencairan dana agar layanan MBG tetap berjalan lancar dan tidak mengganggu pemenuhan gizi para penerima manfaat di berbagai daerah.