Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah tidak seluruhnya disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, sebagian dapur penyedia layanan MBG saat ini tengah menjalani proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
“Sebagian tutup karena evaluasi, tidak semuanya karena dana belum cair,” ujar Taj Yasin, Selasa (9/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya informasi mengenai penghentian sementara aktivitas sejumlah SPPG di Jawa Tengah. Di Kabupaten Demak, misalnya, puluhan unit SPPG dilaporkan tidak beroperasi. Kondisi serupa juga terjadi pada SPPG yang berada di lingkungan SMK Bagimu Negeri, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
Pria yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap sejumlah dapur MBG di berbagai wilayah. Evaluasi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan operasional beberapa SPPG dihentikan sementara.
Menurutnya, langkah evaluasi dilakukan untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah pusat juga tengah menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk dari pemerintah daerah maupun masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan.
“Itu semua ‘kan memang tidak hanya di Jawa Tengah, ada di berbagai daerah yang mana SPPG ini dalam pengawasan karena ya kita tahu ada perubahan. Sehingga memang kita harus menghentikan semuanya, prosesnya bagaimana? Kita tunggu juga,” kata Gus Yasin.
Ia menambahkan, beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi antara lain ketepatan sasaran penerima manfaat hingga kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa penerima program.
Pergantian Pimpinan BGN Disebut Berpengaruh
Selain faktor evaluasi, Taj Yasin juga menyinggung adanya pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai turut memengaruhi operasional sejumlah SPPG.
Menurutnya, perubahan kepemimpinan tersebut berpotensi memunculkan penyesuaian kebijakan maupun mekanisme pelaksanaan program MBG di lapangan. Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah dapur belum dapat beroperasi secara normal.
Selama masa penghentian sementara tersebut, aktivitas produksi dan distribusi makanan di beberapa SPPG tidak berjalan sebagaimana biasanya. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait keberlanjutan operasional dapur maupun mekanisme penyaluran makanan kepada para penerima manfaat.
Pemda Tetap Lakukan Pendampingan
Di tengah proses evaluasi yang berlangsung, Gus Yasin mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten dan kota yang terus memberikan pendampingan kepada pengelola SPPG di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pendampingan tersebut penting untuk memastikan kesiapan dapur dan kelancaran pelaksanaan program ketika operasional kembali dibuka. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola SPPG juga diperlukan agar berbagai temuan selama evaluasi dapat segera ditindaklanjuti.
Ia berharap hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
Dengan adanya evaluasi dan penguatan pengawasan, kualitas layanan pemenuhan gizi bagi para siswa diharapkan tetap terjaga sekaligus memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di masa mendatang.