Berita

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menegaskan bahwa seluruh dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memenuhi standar halal. Untuk mempercepat proses tersebut, BPJPH berencana menjadikan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyelia halal. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan sertifikasi halal bagi dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Haikal dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2). Menurut Haikal, percepatan sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan dalam program MBG sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. “Yang terakhir, menjawab pertanyaan bapak tadi, akselerasi sertifikasi halal SPPG. Ini program yang kudu, yang musti dan wajib kita jalankan seiring dengan menyambut presiden tentang MBG,” ucap Haikal dalam rapat tersebut. Kepala Dapur Dilatih Jadi Penyelia Halal Dalam upaya mempercepat proses tersebut, BPJPH akan memberikan pelatihan khusus kepada para kepala dapur MBG agar mampu menjalankan fungsi sebagai penyelia halal. Dengan demikian, pengawasan terhadap bahan baku hingga proses pengolahan makanan dapat dilakukan langsung di tingkat dapur. “Caranya begini pak, percepatan yang kami lakukan adalah semua kepala dapur menjadi penyelia halal. Ini paling cepet, Pak. Jadi kepala dapur kita training untuk menjadi penyelia halal. Jadi dia tahu, dia bisa evaluasi, dia bisa lihat minyaknya, dia bisa lihat bahan bakunya, dia bisa lihat kecapnya, dia bisa lihat semua itu,” tambahnya. Haikal menjelaskan bahwa dengan pelatihan tersebut, kepala dapur tidak hanya bertugas mengelola operasional dapur, tetapi juga memastikan setiap bahan dan proses produksi makanan memenuhi standar halal. Perpanjangan Tangan BPJPH di Lapangan Lebih lanjut, Haikal menilai keberadaan penyelia halal di setiap dapur MBG akan memperkuat sistem pengawasan halal secara langsung di lapangan. Kepala SPPG yang telah dilatih akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan BPJPH untuk memastikan standar halal benar-benar diterapkan. “Mereka adalah perpanjangan tangan kita. Apabila ada hal yang tidak memenuhi standar mereka bisa mengambil tindakan langsung, dan kami akan melihat secara random keseluruhan dapur MBG,” jelas Haikal. Dengan adanya pengawasan internal di tingkat dapur, diharapkan potensi pelanggaran terhadap standar halal dapat segera ditangani tanpa harus menunggu pemeriksaan dari pihak eksternal. Ribuan Penyelia Halal Sudah Dilatih Haikal juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini BPJPH telah melatih ribuan kepala dapur MBG untuk menjadi penyelia halal. Namun jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. “Nah sampai saat ini kita sudah melatih 3.168 penyelia halal. Masih jauh dari target karena ada 20 ribu nanti dapur, ya 20 ribu penyelia halal,” tandasnya. Program pelatihan tersebut akan terus diperluas seiring dengan bertambahnya jumlah dapur MBG di berbagai daerah. Jaminan Kehalalan Program MBG Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, aspek kehalalan makanan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program ini. Melalui kebijakan menjadikan kepala SPPG sebagai penyelia halal, BPJPH berharap seluruh proses penyediaan makanan dalam program MBG dapat memenuhi standar halal sekaligus menjamin keamanan dan kualitas pangan bagi para penerima manfaat. Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan sistem pengawasan halal di dapur MBG dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap disalurkan selama bulan Ramadhan dengan mekanisme yang disesuaikan. Pemerintah menegaskan tidak ada penghentian layanan, hanya penyesuaian bentuk makanan bagi penerima manfaat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa distribusi MBG selama Ramadhan akan tetap berjalan sebagaimana hari biasa, namun menyesuaikan kondisi ibadah puasa bagi peserta didik Muslim. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja di Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (6/2/2026). Menurut Zulkifli Hasan, siswa yang menjalankan ibadah puasa akan menerima menu makanan kering yang dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa. Sementara itu, siswa non-Muslim tetap memperoleh makanan siap santap seperti pada hari-hari biasa. “Distribusi MBG tetap berjalan di bulan Ramadhan. Mekanismenya saja yang disesuaikan. Tidak semua siswa beragama Islam, sehingga bagi siswa Muslim diberikan makanan kering, sedangkan siswa non-Muslim tetap menerima makanan siap saji,” ujarnya. Adapun menu makanan kering yang disiapkan untuk siswa Muslim antara lain telur rebus, kacang-kacangan, roti, susu kemasan, serta jenis makanan lain yang praktis dan tetap memenuhi kebutuhan gizi. Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa kualitas dan standar gizi MBG tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Seluruh menu yang dibagikan telah melalui perhitungan kebutuhan gizi yang ditetapkan oleh tenaga ahli. “Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki tenaga ahli yang bertugas memastikan kandungan gizi sesuai standar, baik untuk siswa, ibu hamil, maupun anak di bawah dua tahun. Jadi, dari sisi gizi tetap aman dan terjaga,” jelasnya. Dengan penyesuaian ini, pemerintah berharap program MBG tetap dapat memberikan manfaat optimal selama bulan Ramadhan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa, sekaligus memastikan pemenuhan gizi masyarakat tetap terpenuhi.

Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan sekitar 400 ribu lansia dan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini kini diintegrasikan dalam skema nasional bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemberian makanan bagi lansia dan penyandang disabilitas sejatinya bukan program baru di lingkungan Kemensos. Namun, pada tahun ini pelaksanaannya dirancang lebih terintegrasi dengan program MBG yang berskala nasional. “Kalau selama ini kan Kemensos berjalan sendiri, sekarang kita sedang berusaha ini menjadi satu kesatuan dari program Makan Bergizi Gratis,” ujar Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/2/2026). Dalam skema terbaru tersebut, distribusi makanan tidak lagi disalurkan melalui kelompok masyarakat (pokmas). Penyaluran akan dilakukan langsung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG terdekat. Dengan mekanisme ini, setiap SPPG yang ditunjuk diwajibkan menambah jumlah porsi MBG yang disiapkan khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas sesuai dengan wilayah layanannya. Gus Ipul menjelaskan, sasaran utama program ini adalah lansia berusia 75 tahun ke atas, terutama mereka yang tinggal seorang diri. Meski demikian, pemerintah membuka peluang perluasan usia sasaran apabila alokasi anggaran masih mencukupi. “Kalau alokasinya masih ada, ya bolehlah nanti 75 tahun ke bawah. Tapi yang diprioritaskan tetap yang tinggal sendiri,” katanya. Sementara itu, untuk penyandang disabilitas, Kemensos memprioritaskan kelompok disabilitas berat tanpa batasan usia. Gus Ipul menyebutkan bahwa klasifikasi disabilitas masih dalam tahap pembahasan, namun fokus awal tetap diarahkan kepada kelompok paling rentan. Secara keseluruhan, Kemensos mengajukan alokasi penerima manfaat antara 300 ribu hingga 400 ribu orang yang mencakup lansia dan penyandang disabilitas. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan program sebelumnya yang hanya menjangkau sekitar 100 ribu lansia dan 36 ribu penyandang disabilitas. “Dari sebelumnya kan 100 ribu lansia dan 36 ribu penyandang disabilitas. Sekarang kita coba tingkatkan menjadi 400 ribu,” ungkap Gus Ipul. Dalam pelaksanaannya, distribusi makanan akan melibatkan caregiver yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Peran caregiver dinilai krusial mengingat banyak lansia membutuhkan pendampingan, pengasuhan, serta perawatan khusus. “Nanti yang mengantarkan itu dari Kemensos atau caregiver. Karena lansia-lansia itu kan kadang perlu perawatan dan pengasuhan,” jelasnya. Setiap caregiver direncanakan mendampingi sekitar 20 hingga 40 penerima manfaat. Terkait pendanaan, Gus Ipul memastikan anggaran penyediaan makanan sepenuhnya mengikuti skema MBG nasional, sedangkan proses pengantaran menjadi tanggung jawab Kemensos. “Dananya sepenuhnya ikut MBG. Tapi untuk pengantaran itu menjadi tanggung jawab caregiver dari Kementerian Sosial,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lansia dan penyandang disabilitas terus dimatangkan pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah mengintensifkan koordinasi untuk menyiapkan skema pelaksanaan program tersebut secara nasional. Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan, dirinya telah bertemu langsung dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, guna membahas pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan MBG bagi kelompok lansia berusia di atas 75 tahun serta penyandang disabilitas. “Semalam saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN, Prof Dadan, untuk mematangkan rencana makan bergizi gratis bagi lansia di atas 75 tahun yang tinggal sendirian. Ini masih dalam tahap pembicaraan dan pemantapan,” ujar Gus Ipul usai menghadiri pertemuan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kemensos dan BGN menyepakati bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang dikelola BGN di berbagai daerah tidak hanya melayani kebutuhan MBG bagi anak sekolah, tetapi juga akan diperluas untuk melayani lansia dan penyandang disabilitas. Gus Ipul menjelaskan, pendataan calon penerima MBG lansia dan disabilitas akan dilakukan oleh Kemensos dengan melibatkan pemerintah daerah. Data tersebut akan melalui proses asesmen sebelum diserahkan secara resmi kepada kepala daerah untuk diverifikasi dan ditandatangani. “Data calon penerima nanti berasal dari kepala daerah. Setelah kami lakukan asesmen, data tersebut ditandatangani kepala daerah, kemudian diserahkan ke BGN agar bisa dilayani melalui SPPG terdekat,” jelasnya. Menurut Gus Ipul, skema ini diharapkan dapat memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program MBG. Diperkuat Caregiver Terlatih Selain penyediaan makanan bergizi, program MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas juga akan diperkuat dengan kehadiran caregiver atau pendamping terlatih. Kemensos akan menyiapkan tenaga pendamping yang secara bertahap mengikuti pelatihan khusus. “Kita awali dengan pelatihan caregiver. Namun selama proses pelatihan belum sepenuhnya selesai, sementara waktu kita akan memanfaatkan tenaga pengantar makanan yang mendistribusikan MBG ke rumah-rumah lansia dan penyandang disabilitas,” ujar Gus Ipul. Ia menambahkan, kehadiran caregiver menjadi elemen penting untuk memastikan MBG tidak hanya sampai ke penerima, tetapi juga dikonsumsi dengan baik sesuai kebutuhan gizi dan kondisi kesehatan masing-masing individu. Dalam pembagian peran, Gus Ipul menegaskan bahwa pengelolaan anggaran MBG lansia dan disabilitas akan dipusatkan di BGN. Sementara itu, Kemensos akan fokus pada penyediaan sumber daya manusia dan sistem distribusi. “Anggarannya nanti dijadikan satu di BGN. Kami di Kemensos menyiapkan petugas pengantar dan pendamping yang merawat serta memastikan layanan berjalan,” katanya. Usulan Disetujui Presiden Sebelumnya, Gus Ipul telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program MBG diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lansia. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. “Kami mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Kami dalami lagi dan akan kami laporkan pada kesempatan lain,” ujar Gus Ipul usai rapat terbatas di Istana, Selasa (4/11/2025) malam. Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo menyetujui usulan tersebut dan menargetkan realisasi MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Ia juga menegaskan bahwa masuknya lansia dan penyandang disabilitas sebagai penerima MBG tidak akan menghapus status mereka sebagai penerima bantuan sosial lainnya. “Tidak dihapus. Bantuan sosial tetap diberikan karena itu bagian dari perlindungan dan jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan. MBG ini sifatnya melengkapi,” tegasnya. Program Prioritas Nasional Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan secara serentak pada 6 Januari 2025. Hingga saat ini, MBG telah menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi sejak dini. Presiden Prabowo menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta orang di 38 provinsi hingga akhir 2025. Berdasarkan data per akhir Oktober 2025, penerima MBG telah mencapai sekitar 40 juta orang yang tersebar di 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota. Dengan perluasan sasaran kepada lansia dan penyandang disabilitas, pemerintah berharap program MBG dapat semakin memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan di Indonesia.

PADANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang, Sumatera Barat, dipastikan tetap berjalan selama bulan Ramadhan 2026. Namun, mekanisme penyalurannya akan mengalami penyesuaian waktu sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang akan diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Alai Parak Kopi, Padang Utara, Elvis Kurniawan, mengatakan hingga Senin (2/2/2026), pihaknya masih menunggu juknis resmi dari BGN Pusat terkait skema distribusi MBG selama Ramadhan. Penyesuaian ini mengacu pada pernyataan Kepala BGN Pusat, Dadan Hindayana, yang menyebutkan bahwa penyaluran MBG tetap dilaksanakan selama bulan puasa dengan sejumlah perubahan mekanisme. “Kami belum menerima petunjuk teknis dari pusat. Namun pada prinsipnya, kami siap melaksanakan penyaluran MBG selama Ramadhan selama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,” ujar Elvis. Ia menjelaskan, hingga saat ini SPPG Alai Parak Kopi telah menyalurkan sebanyak 2.931 porsi MBG. Dari jumlah tersebut, 2.497 porsi diberikan kepada siswa dari jenjang PAUD hingga SMA di 10 sekolah, sementara 434 porsi lainnya disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang berada di satu wilayah kelurahan. Selama ini, proses pendistribusian MBG berjalan normal. Untuk penerima manfaat dari kalangan pelajar, makanan diantarkan langsung ke sekolah masing-masing. Sementara itu, distribusi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dilakukan melalui posyandu dengan waktu penyaluran antara pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Namun, apabila penyaluran MBG dilaksanakan selama Ramadhan, Elvis memperkirakan waktu distribusi akan digeser menjadi pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB. Penyesuaian waktu tersebut dinilai lebih sesuai agar makanan dapat dikonsumsi saat waktu berbuka puasa. Dalam rencana awal, SPPG Alai Parak Kopi mengusulkan dua alternatif mekanisme distribusi. Pertama, MBG tetap disalurkan ke sekolah dan posyandu, kemudian dijemput langsung oleh penerima manfaat. Alternatif kedua, penerima MBG—baik siswa maupun ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—datang langsung ke dapur SPPG untuk mengambil makanan. “Ini masih sebatas opsi yang kami siapkan. Keputusan final tetap menunggu juknis dari BGN Pusat,” kata Elvis. Menurutnya, distribusi MBG pada sore hari justru memberikan keuntungan dari sisi ketahanan makanan. Proses memasak dapat dilakukan sejak pagi hari, sehingga kualitas makanan tetap terjaga hingga waktu berbuka puasa. Hal ini berbeda dengan hari biasa yang mengharuskan proses memasak dimulai sejak subuh. Dari sisi menu, SPPG Alai Parak Kopi berencana menambahkan takjil dalam paket MBG selama Ramadhan. Meski demikian, komposisi gizi tetap menjadi prioritas utama dengan menitikberatkan pada protein hewani, protein nabati, serat, dan karbohidrat. “Untuk detail menu, kami akan mengikuti rekomendasi ahli gizi dan juru masak agar tetap sesuai standar gizi,” ujarnya. Elvis menegaskan, secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan penyaluran MBG selama Ramadhan 2026. Pihaknya optimistis program tersebut dapat berjalan lancar selama seluruh tahapan distribusi mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh BGN.

Mataram — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastikan tetap berjalan selama bulan Ramadhan 2026. Penyaluran MBG dilakukan dengan penyesuaian menu, khususnya bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, mengatakan bahwa siswa yang berpuasa akan menerima MBG dalam bentuk makanan kering yang dapat dibawa pulang untuk konsumsi saat berbuka. “Tidak ada masalah. Pak Kepala BGN sudah menyampaikan, untuk wilayah yang mayoritas Muslim, MBG diberikan dalam bentuk kering sebagai takjil dan bisa dibawa ke rumah,” ujar Dadang usai rapat koordinasi di Mataram, Rabu (4/2/2026). Menurut Dadang, paket MBG bagi siswa berpuasa berisi makanan kering seperti telur, roti, dan buah. Sementara itu, bagi siswa yang tidak menjalankan ibadah puasa, MBG tetap diberikan seperti hari biasa dengan menu nasi lengkap. “Yang berpuasa mendapat paket kering, sementara yang tidak berpuasa tetap mendapatkan makanan seperti biasanya,” jelasnya. Dadang menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB agar program MBG dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penerima manfaat tanpa perbedaan. “Program MBG ini benar-benar untuk rakyat. Kita ingin memastikan tidak ada perbedaan persepsi dan semua berjalan dengan visi yang sama,” katanya. Selain itu, BGN juga masih memberikan kesempatan kepada mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar operasional untuk melakukan perbaikan. Proses evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah. “Kami dibantu Gubernur dan satgas provinsi, serta bersinergi dengan kabupaten dan kota untuk menyempurnakan kekurangan yang ada,” ujar Dadang. Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan bahwa Pemprov NTB mendukung penuh percepatan penyaluran MBG di seluruh wilayah NTB. Ia menyebutkan, jumlah dapur SPPG di NTB saat ini telah melampaui target awal. “Sekarang sudah lebih dari 600 dapur SPPG yang terbangun. Saat ini kita masuk fase konsolidasi untuk memastikan praktik dan standar benar-benar terpenuhi,” kata Gubernur Iqbal. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa daerah di NTB yang belum sepenuhnya menerima manfaat MBG. Oleh karena itu, Pemprov NTB terus melakukan konsolidasi dan pemetaan agar penyaluran program dapat menjangkau seluruh penerima manfaat. Gubernur Iqbal berharap dukungan dari semua pihak agar program MBG dapat berjalan optimal. Menurutnya, MBG tidak hanya bertujuan untuk mengatasi persoalan gizi buruk, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi lokal. “Tujuan MBG sangat strategis, selain meningkatkan gizi masyarakat, juga menggerakkan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga diperluas untuk menjangkau kelompok rentan di masyarakat, seperti lanjut usia, pemulung, anak jalanan, hingga warga miskin. Perluasan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Aturan tersebut menegaskan perluasan penerima manfaat MBG secara nasional. “Ketika program MBG ini dirancang, Pak Prabowo ingin seluruh siswa bisa makan makanan bergizi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan sampai ada anak Indonesia yang tidak bisa makan. Beliau bahkan menginginkan agar semua orang miskin, disabilitas, para lansia, anak-anak putus sekolah, anak jalanan, anak-anak pemulung, semua menjadi penerima MBG,” kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat. Selain kelompok masyarakat rentan, Nanik juga menjelaskan bahwa penerima MBG mencakup tenaga pendidik dan lingkungan pendidikan. Sasaran tersebut meliputi guru sekolah negeri, guru swasta, tenaga honorer, ustadz atau pengajar pesantren, hingga santri di pesantren salaf yang tidak berada di bawah naungan Kementerian Agama. “Kader PKK dan posyandu juga menjadi penerima manfaat MBG,” ujarnya. Sementara itu, untuk mendukung pemerataan distribusi MBG, Badan Gizi Nasional terus mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah terpencil. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengidentifikasi sekitar 8.200 SPPG yang akan dibangun di daerah terpencil. “Sekarang sudah teridentifikasi ada 8.200 SPPG di daerah terpencil yang akan dibangun, dan yang sedang dalam proses itu 4.700 unit, sementara yang akan selesai di Bulan Desember 2025 kurang lebih 170 unit. Jumlah penerima manfaat MBG di daerah terpencil tidak lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia,” kata Dadan. Ia menambahkan, hingga Desember 2025, diperkirakan baru akan terbentuk sekitar 20 ribu SPPG di wilayah aglomerasi, ditambah 170 unit di daerah terpencil. Namun, pembentukan seluruh SPPG ditargetkan rampung pada awal 2026. “Tetapi dalam dua bulan berikutnya, sekitar Januari–Februari 2026, kemungkinan besar seluruh SPPG sudah terbentuk, sehingga Maret atau April 2026, sebanyak 82,9 juta orang sudah bisa dicapai,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan capaian signifikan program MBG. Pada akhir November 2025, MBG tercatat telah memproduksi lebih dari 2 miliar porsi makanan, melampaui target awal yang diproyeksikan sebesar 1,8 miliar porsi. “Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar makanan yang kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan,” ujar Prabowo.