Ratusan siswa dari belasan sekolah di Surabaya, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para siswa dilaporkan mengalami gejala seperti sakit perut hingga muntah-muntah usai menyantap makanan yang diproduksi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya.
Insiden tersebut melibatkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Menanggapi kejadian itu, Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan pihaknya telah meminta Dinas Kesehatan untuk segera melakukan pengecekan dan penanganan terhadap siswa yang terdampak.
“Kepala Dinkes lagi mengecek bagaimana pertama penanganan dan situasinya. Jadi mohon waktu,” ujar Emil dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).
Pemerintah Tunggu Hasil Pemeriksaan
Emil memastikan pemerintah akan segera menyampaikan perkembangan terbaru terkait dugaan keracunan tersebut setelah proses pendataan dan pemeriksaan selesai dilakukan.
“Hari ini juga kami akan berikan informasi terbaru terkait hal ini,” lanjutnya.
Terkait kemungkinan pemberian sanksi terhadap pihak yang terlibat, Emil menjelaskan bahwa kewenangan utama berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, selama ini BGN telah menerapkan sanksi terhadap SPPG yang mengalami insiden dalam pelaksanaan program MBG.
“Kewenangan pemberian sanksi tentu dilakukan secara kolektif, tapi terutamanya melalui BGN. BGN telah menerapkan sanksi untuk SPPG yang mengalami insiden-insiden,” katanya.
Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan para siswa yang terdampak serta investigasi penyebab kejadian.
Siswa Dirawat di Puskesmas dan Rumah Sakit
Ratusan siswa yang diduga mengalami keracunan saat ini telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Tembok Dukuh dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia (RSIA IBI) Surabaya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Surabaya masih melakukan pemeriksaan sampel makanan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLK) Surabaya guna memastikan penyebab pasti insiden tersebut.
Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kontaminasi bahan makanan atau pelanggaran standar keamanan pangan dalam proses pengolahan maupun distribusi makanan MBG.
BGN Sebut Baru Satu SPPG Bermasalah
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional menyebut sejauh ini baru terdapat satu SPPG di Surabaya yang dilaporkan bermasalah hingga menyebabkan dugaan keracunan massal.
Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan insiden tersebut berasal dari distribusi makanan MBG yang diproduksi oleh SPPG Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya.
“Baru satu (SPPG di Surabaya yang bermasalah),” kata Teguh Bayu Wibowo di SPPG Tembok Dukuh, Senin (11/5/2026).
Menurut Teguh, siswa yang mengalami gejala keracunan berasal dari 12 sekolah penerima manfaat MBG yang dilayani oleh SPPG tersebut.
Distribusi Dihentikan Sementara
Pasca kejadian itu, BGN bersama pihak terkait langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evaluasi dan penanganan lanjutan. Salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan sementara distribusi makanan dari dapur tersebut.
“Kami dari perwakilan dari KPPG Surabaya, dari BGN juga, langsung ke sini menindaklanjuti dan evaluasi. Kami arahkan jeda distribusi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Saat ini, operasional dapur SPPG Tembok Dukuh telah ditutup sementara hingga proses evaluasi selesai dilakukan. Namun, pihak BGN belum dapat memastikan batas waktu penghentian operasional tersebut karena masih menunggu hasil uji laboratorium.
“Kami akan evaluasi dahulu, kami tindak lanjuti setelah itu kami masih tutup dulu dapur ini sementara waktu. (Terkait masalah daging) kami masih evaluasi dahulu, nunggu hasil lab,” tutupnya.
Evaluasi Keamanan Pangan MBG
Insiden ini menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program MBG yang saat ini dijalankan secara nasional. Pengawasan terhadap standar higiene, sanitasi, kualitas bahan baku, hingga proses distribusi makanan dinilai menjadi faktor penting untuk menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Pemerintah daerah bersama BGN kini terus melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa penerima manfaat.