ACEH BESAR – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyampaikan komitmen tersebut dalam acara peresmian aktivasi SPPG secara serentak di 16 provinsi, Rabu (14/10). Kegiatan yang dipusatkan di Aceh Besar itu mencakup sejumlah wilayah di Bali, Kalimantan, dan Sumatera.
Sudaryono menegaskan bahwa aktivasi SPPG di wilayah prioritas akan terus berlanjut. Menurutnya, perluasan layanan MBG harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, khususnya peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses maupun persoalan gizi.
“Kami akan buka terus di wilayah-wilayah yang memang siswa-siswi dan juga tingkat ibu hamil menyusui membutuhkan, yaitu wilayah 3T, dan prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali, ini bukan yang terakhir kami akan teruskan,” tegas Mas Dar.
BGN Minta Kepala Daerah Aktif Mengawasi Program MBG
Selain menegaskan keberlanjutan aktivasi SPPG, Sudaryono mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.
Ia juga meminta para kepala daerah berperan aktif mengawasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Menurut Sudaryono, pemerintah daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada BGN sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan layanan MBG.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan menjangkau kelompok sasaran secara tepat.
“Rekomendasi dari kepala daerah menjadi salah satu acuan yang penting bagi kami,” ujar Mas Dar.
Dalam kegiatan tersebut, Sudaryono juga berdialog secara daring dengan sejumlah kepala daerah yang mengikuti peresmian dari wilayah masing-masing.
Dialog ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta gambaran kondisi lapangan terkait pelaksanaan program MBG.
Simalungun Soroti Stunting yang Mencapai 24 Persen
Kebijakan BGN yang memprioritaskan aktivasi SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi mendapat apresiasi dari sejumlah pemerintah daerah.
Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap wilayahnya.
Ia mengungkapkan bahwa stunting masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di Kabupaten Simalungun.
Benny menyebut prevalensi stunting di daerahnya mencapai 24 persen. Karena itu, penambahan layanan SPPG dinilai menjadi salah satu bentuk dukungan penting untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat.
“Saya mewakili Pemerintahan Kabupaten Simalungun, mengucapkan sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas peresmian SPPG 3T dan wilayah prevalensi stunting tinggi.
Karena perlu diketahui bahwa angka stunting di Kabupaten Simalungun sangatlah tinggi, sebesar 24 persen. Dan kami sangat-sangat berterima kasih kembali karena diberi kesempatan untuk menurunkan angka stunting,” ungkapnya.
Apresiasi tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses layanan pemenuhan gizi, terutama di wilayah yang masih menghadapi tantangan terkait status gizi masyarakat.
Kepulauan Riau Mendapat Tambahan 37 SPPG
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura.
Ia menyambut baik penambahan SPPG di wilayahnya dan berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada daerah lain yang masuk kategori 3T.
Nyanyang menyebut Kepulauan Riau memperoleh tambahan 37 SPPG dalam kegiatan aktivasi tersebut. Ia berharap perluasan layanan dapat terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG semakin merata.
“Saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa, kita ada tambahan untuk saat ini ada 37 SPPG yang baru untuk daerah-daerah yang telah ditentukan. Kami mohon perhatiannya untuk daerah 3T lainnya,” ungkapnya.
Penambahan SPPG di wilayah prioritas diharapkan dapat memperluas jangkauan program MBG bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan dukungan pemerintah daerah dan pengawasan yang berkelanjutan, BGN berupaya memastikan layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan tantangan geografis dan persoalan stunting.