Cilacap, 29 April 2026 — Presiden Prabowo Subianto merespons kritik terkait besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sejumlah program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta pembangunan perumahan rakyat. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mengalirkan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Rabu (29/4). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai tidak ada yang keliru jika anggaran negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“Saat ini kita gelontorkan ke rakyat. Apa yang salah? Apa yang salah, kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Yang salah apa?” ujarnya.
Anggaran Berasal dari Efisiensi dan Pencegahan Kebocoran
Prabowo menjelaskan, sumber pendanaan program-program tersebut berasal dari efisiensi anggaran dan realokasi belanja negara yang sebelumnya berpotensi tidak optimal. Ia menegaskan bahwa dana tersebut merupakan hasil penghematan, termasuk dari upaya menekan praktik korupsi.
“Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi kita tahan, kita realokasi, kita gelontor ke rakyat. Salahnya apa?” katanya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terkait kebutuhan anggaran besar untuk mendukung sejumlah program unggulan pemerintah yang dinilai menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jumlah signifikan.
Ubah Pola Ekonomi, Pastikan Pasar untuk Petani dan Nelayan
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengubah pola perputaran ekonomi nasional dengan memastikan hasil produksi dalam negeri memiliki pasar yang jelas. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
“Sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar, off take. Berapa yang dia hasilkan, berapa itu pun akan diserap oleh bangsa Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu instrumen utama dalam penyerapan hasil produksi tersebut adalah pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan tersebar di berbagai daerah.
SPPG Diproyeksikan Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja
Prabowo menyebutkan bahwa setiap unit dapur MBG diperkirakan mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Dengan target pembangunan hingga 30 ribu dapur, program ini berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam skala besar.
“Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Secara garis besar ini membangkitkan ekonomi. Satu dapur menciptakan 50 orang bekerja. Kalau nanti sudah berjalan 30 ribu dapur artinya 1,5 juta orang bekerja,” katanya.
Selain menciptakan lapangan kerja, kehadiran SPPG juga diharapkan memperkuat rantai pasok pangan lokal sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
Kopdes Merah Putih Targetkan Serap Lebih dari 1 Juta Tenaga Kerja
Selain program MBG, pemerintah juga menyiapkan pembentukan 81 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurut Prabowo, setiap koperasi diperkirakan dapat menyerap sekitar 18 tenaga kerja.
“Koperasi (Desa) Merah Putih akan ada 81 ribu. Satu koperasi mempekerjakan 18 orang, 80 ribu kali 18, Anda hitung sendiri, satu juta sekian juga lebih,” ucapnya.
Ia menambahkan, potensi penciptaan lapangan kerja tersebut belum termasuk kontribusi dari program pembangunan perumahan rakyat dan inisiatif lainnya.
Balik Arus Kekayaan Nasional
Prabowo menegaskan bahwa keseluruhan program tersebut dirancang untuk mengembalikan arus kekayaan nasional agar lebih banyak berputar di dalam negeri dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia.
“Jadi tadi itu adalah untuk mengembalikan arus kekayaan yang keluar negeri, kita balikkan,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kebijakan tersebut, karena meyakini langkah yang diambil pemerintah saat ini sudah berada pada jalur yang tepat.
“Saya merasa saya berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di pihak rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.