Author name: adminsppg

Pemerintah terus memperkuat kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang berlangsung pada 7–8 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yaitu KPPG Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Setiap lokasi kegiatan diikuti sekitar 500 peserta per hari yang berasal dari berbagai unsur pelaksana program MBG. Para peserta terdiri dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (aslap), hingga juru masak yang terlibat langsung dalam proses penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Yogya Hadirkan 900 Peserta Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kegiatan Bimtek digelar di Eastparc Hotel dan diikuti sekitar 900 peserta. Para peserta merupakan perwakilan dari berbagai SPPG, relawan, serta mitra atau yayasan yang selama ini berperan aktif dalam penyaluran program MBG sekaligus mengikuti proses sertifikasi SPPG. Bimtek ini dirancang untuk memperkuat pemahaman para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempercepat proses penerbitan SLHS bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi bagian penting dalam implementasi program MBG. Melalui pelatihan ini, diharapkan setiap tenaga yang terlibat dalam pengolahan makanan dapat memastikan kualitas makanan tetap aman, higienis, dan memenuhi standar kesehatan bagi para penerima manfaat. Pemerintah Tekankan Pentingnya Standar Keamanan Pangan Kegiatan Bimtek dibuka secara hybrid oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyediaan makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas layanan penyediaan makanan harus dijaga secara serius. “Pelaksanaan bimbingan teknis ini sangat strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” katanya. Menurut Sony Sonjaya, Program MBG saat ini berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang semakin luas. Hal tersebut tercermin dari berdirinya lebih dari 25 ribu unit SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar unit tersebut bahkan diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional. Penguatan SDM Dapur SPPG Jadi Prioritas Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bekerja di dapur SPPG menjadi langkah yang sangat penting. Pemerintah menilai penguatan kompetensi para penjamah makanan akan membantu menjaga kualitas makanan sekaligus memastikan standar keamanan pangan tetap terpenuhi. Sony Sonjaya menambahkan bahwa pelatihan penjamah makanan kembali dilaksanakan setelah sempat terhenti dalam beberapa waktu terakhir. “Pelatihan penjamah makanan ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dengan SLHS, kegiatan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau produksi makanan bergizi dapat dilaksanakan di tempat yang sarana dan prasarananya telah terjamin kebersihan dan kesehatannya. Oleh karena itu, sertifikat ini disebut laik higiene sanitasi,” pungkasnya. Dorong Standar Higiene dan Sanitasi Dapur MBG Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan salah satu standar penting yang harus dipenuhi oleh dapur SPPG. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa tempat produksi makanan telah memenuhi persyaratan kebersihan, kesehatan, serta keamanan pangan. Dengan adanya sertifikasi tersebut, diharapkan proses produksi hingga distribusi makanan dalam Program MBG dapat berjalan dengan lebih aman dan terjamin kualitasnya. Selain meningkatkan kualitas layanan makanan bergizi, kegiatan Bimtek ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan serta memastikan seluruh dapur MBG mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Melalui pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kompetensi tenaga dapur, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima utama program tersebut.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatra mulai 9 Maret 2026. Kebijakan ini diambil karena ratusan dapur tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menjelaskan bahwa langkah penghentian sementara tersebut merupakan upaya untuk memastikan seluruh dapur program MBG memenuhi standar keamanan pangan dan kebersihan yang telah ditetapkan. “Suspend (penghentian sementara) ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujar Harjito di Jakarta, Sabtu. Penegakan Standar Kebersihan Dapur Menurut Harjito, seluruh unit SPPG yang telah beroperasi diwajibkan mematuhi standar kebersihan dan sanitasi. Salah satu bentuk pemenuhan standar tersebut adalah dengan mendaftarkan dapur untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi melalui Dinas Kesehatan di wilayah masing-masing. Kebijakan penghentian sementara ini berlaku bagi dapur yang sudah beroperasi lebih dari 30 hari, tetapi belum melakukan pendaftaran SLHS. BGN menilai kepatuhan terhadap standar sanitasi merupakan hal mendasar yang tidak dapat diabaikan, mengingat program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. “Kami memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka,” katanya. Sumatera Utara Paling Banyak Data BGN menunjukkan bahwa Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah dapur SPPG yang belum mendaftarkan SLHS terbanyak. Tercatat sebanyak 252 dapur di provinsi tersebut terdampak kebijakan penghentian sementara. Jumlah tersebut disusul oleh Lampung dengan 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, serta Bengkulu sebanyak 4 dapur. Sementara itu, beberapa provinsi lain di Sumatra tercatat tidak memiliki dapur yang belum mendaftar SLHS. Provinsi tersebut antara lain Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Pengawasan Kualitas Program MBG BGN menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan kualitas layanan dalam program MBG. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Harjito menekankan bahwa standar keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap dapur yang terlibat dalam program tersebut. “Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” katanya. Dengan penerapan standar yang ketat, pemerintah berharap kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG tetap terjaga serta aman dikonsumsi oleh penerima manfaat. Imbauan bagi Pengelola SPPG BGN juga mengimbau seluruh pengelola SPPG yang terdampak kebijakan penghentian sementara untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Langkah ini penting untuk mempercepat proses pendaftaran serta verifikasi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Harjito berharap seluruh dapur yang belum memenuhi persyaratan dapat segera melengkapi dokumen dan standar operasional yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan. “Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya. Melalui langkah pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan dengan standar keamanan pangan yang tinggi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk secara rutin mengunggah menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, menyampaikan bahwa informasi yang dibagikan melalui media sosial tidak hanya berupa menu makanan, tetapi juga mencakup kandungan gizi hingga biaya penyediaan makanan dalam program MBG. “BGN telah memerintahkan seluruh SPPG membuat media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat, dan wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi serta harga,” kata Sonny di Bandung, Minggu. Dorong Keterbukaan Informasi Program MBG Menurut Sonny, kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kualitas makanan yang disediakan dalam program MBG. Dengan adanya publikasi menu secara rutin, masyarakat dapat mengetahui secara jelas komposisi makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sendiri menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama yang membutuhkan asupan gizi tambahan. Penerima manfaat program ini antara lain ibu hamil, ibu menyusui, bayi, serta peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Melalui langkah transparansi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memantau secara langsung kualitas makanan yang disediakan oleh setiap unit SPPG. Masyarakat Diperbolehkan Menyampaikan Kritik Selain mendorong keterbukaan informasi, BGN juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Sonny menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan menyampaikan protes secara langsung kepada pihak SPPG jika menemukan menu yang dianggap tidak layak. “Apabila tidak sesuai, masyarakat bisa protes. Itu salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan kualitas layanan program MBG tetap terjaga. Kritik dan masukan yang disampaikan secara konstruktif diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola SPPG dalam meningkatkan mutu pelayanan. Media Sosial sebagai Sarana Pengawasan Publik Sonny juga menyebutkan bahwa masyarakat diperbolehkan membagikan informasi mengenai menu MBG melalui media sosial, selama tujuannya untuk memberikan perbaikan terhadap layanan program. Namun demikian, ia mengimbau agar masyarakat tetap mengedepankan komunikasi langsung dengan pihak SPPG sebelum menyebarkan informasi secara luas. “Kalau untuk diviralkan (di media sosial), kan punya tujuan tertentu. Kalau tujuannya untuk memperbaiki, silakan datangi SPPG-nya, minta lakukan perbaikan. Tapi kalau tujuannya viralkan itu, ya bergantung kepada niatnya masing-masing. Kami tidak bisa melarang,” kata dia. Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik Kebijakan unggah menu harian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis. Dengan keterbukaan informasi mengenai menu, kandungan gizi, serta biaya penyediaan makanan, masyarakat diharapkan dapat melihat secara langsung proses pelaksanaan program yang dikelola oleh SPPG. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dalam mengawasi program ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus memastikan bahwa setiap penerima manfaat memperoleh makanan yang sehat, bergizi, dan layak konsumsi. Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi nasional dan mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia. Dengan pengawasan publik yang lebih terbuka, implementasi program ini diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel di berbagai daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat kualitas layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar pelatihan bagi para penjamah makanan serta mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia layanan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga dalam setiap proses penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat utama program tersebut. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, mengatakan kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan,” kata Sony Sonjaya di Jakarta, Minggu. Pelatihan Digelar di Delapan Wilayah BGN menyelenggarakan bimbingan teknis secara serentak di delapan wilayah kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG). Wilayah tersebut meliputi KPPG Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Setiap hari kegiatan pelatihan diikuti sekitar 500 peserta yang berasal dari berbagai unsur pelaksana program MBG di lapangan. Para peserta terdiri dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (Aslap), hingga juru masak yang bertugas di dapur program MBG. Sony menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas layanan pemenuhan gizi nasional. Ia menilai, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan makanan, tetapi juga pada kualitas pengolahan dan pengawasan di setiap dapur pelayanan. Percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Selain pelatihan, BGN juga mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur SPPG yang beroperasi di berbagai daerah. Sertifikat ini menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan bahwa proses produksi makanan dilakukan di tempat yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Menurut Sony, SLHS memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana dapur telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan. “Makanya disebut laik higiene sanitasi kesehatan,” kata dia. Ia menjelaskan bahwa pelatihan penjamah makanan juga menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh SLHS. Dengan demikian, dapur yang memproduksi makanan dalam program MBG harus memastikan bahwa seluruh petugas memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait keamanan pangan. Program MBG Terus Berkembang Sony mengungkapkan bahwa program MBG saat ini berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang semakin luas. Hal ini terlihat dari jumlah SPPG yang telah berdiri di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini tercatat lebih dari 25 ribu SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia, dan sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat. “Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga,” kata dia. Ia menambahkan, setelah beberapa waktu tidak dilaksanakan, kegiatan pelatihan penjamah makanan kini kembali digelar untuk memperkuat kompetensi para petugas di lapangan. Contoh Pelaksanaan di Daerah Sebagai contoh pelaksanaan di daerah, kegiatan sertifikasi SPPG juga digelar di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebanyak 800 peserta yang terdiri dari perwakilan SPPG, relawan, serta mitra atau yayasan yang terlibat dalam program MBG mengikuti kegiatan tersebut pada Sabtu (7/3) dan Minggu (8/3). Pelatihan dan sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemenuhan standar operasional dapur SPPG di seluruh Indonesia. SPPG Wajib Mengurus SLHS BGN juga menegaskan bahwa setiap SPPG yang telah dinyatakan operasional wajib segera mengurus proses penerbitan SLHS. Sony mengingatkan bahwa mitra pengelola harus mendaftarkan proses sertifikasi tersebut paling lambat 30 hari setelah dapur mulai beroperasi. “Apabila 30 hari daftar saja belum, maka BGN akan dihentikan operasional SPPG,” kata dia. Pihak BGN melalui jajaran Direktur Pemantauan dan Pengawasan juga telah melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tercatat sebanyak 25.061 SPPG telah menjalani proses inspeksi. Dalam beberapa kasus, ditemukan dapur yang belum memenuhi persyaratan sehingga diberikan peringatan hingga penghentian operasional. “Langsung diketahui ada beberapa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Baru, kemudian langsung diberi surat peringatan kesatu, surat peringatan kedua dan ada juga yang langsung dihentikan,” katanya. Standar Keamanan Pangan Harus Diterapkan Sementara itu, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menegaskan bahwa kualitas makanan dalam program MBG tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan. Menurutnya, faktor penting lain adalah proses pengolahan, penyimpanan, serta penyajian makanan yang harus memenuhi standar keamanan pangan. Ia menekankan bahwa standar tersebut harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG. Melalui pelaksanaan bimbingan teknis penjamah makanan dan percepatan penerbitan SLHS, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai. “Selain itu, percepatan penerbitan SLHS menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis dan memenuhi standar sanitasi,” kata dia. Komitmen Pemerintah Menjaga Kualitas Program MBG Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Melalui penguatan pelatihan, sertifikasi higiene sanitasi, serta pengawasan operasional dapur SPPG, pemerintah berharap kualitas makanan yang disediakan tetap terjaga. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun generasi sehat dan produktif yang mampu mendukung pembangunan nasional di masa depan.

Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat penerapan standar higiene dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) bertajuk “Penjamah Makanan dan Percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)” yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur, pada 7–8 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi para tenaga yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan di dapur MBG. “Bimbingan teknis ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” kata Sony Sonjaya. Diikuti Ratusan Peserta dari Pengelola SPPG Bimbingan teknis tersebut diikuti oleh sekitar 500 peserta setiap harinya yang berasal dari berbagai unsur operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peserta terdiri dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak yang bertanggung jawab dalam proses pengolahan makanan. Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai standar higiene, prosedur pengolahan makanan yang aman, serta pentingnya penerapan sanitasi dalam operasional dapur MBG. Sony menegaskan bahwa kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG harus menjadi perhatian bersama karena program tersebut menyangkut hak dasar anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak. “Makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya. Program MBG Terus Berkembang Pesat Dalam kesempatan tersebut, BGN juga menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto mengalami perkembangan yang signifikan. Pertumbuhan program ini didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat serta dukungan dari berbagai pihak di daerah. Saat ini tercatat sekitar 25 ribu SPPG atau dapur MBG telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia untuk melayani masyarakat penerima manfaat. Keberadaan dapur tersebut menjadi tulang punggung dalam distribusi makanan bergizi kepada anak-anak dan kelompok sasaran lainnya. Dengan semakin luasnya jangkauan program, pemerintah menilai penting untuk memastikan seluruh dapur MBG mematuhi standar keamanan pangan yang ketat. Keamanan Pangan Jadi Prioritas Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN, Suardi Samiran, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh pemilihan bahan baku yang baik. Proses lain seperti pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan juga harus mengikuti standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. “Tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya,” ucapnya. Menurut Suardi, setiap tahapan dalam proses penyediaan makanan harus dijalankan secara disiplin agar kualitas makanan tetap terjaga dan aman dikonsumsi oleh penerima manfaat. Ia menambahkan bahwa penerapan standar operasional yang konsisten akan membantu mencegah risiko kontaminasi pangan dan memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jadi Standar Wajib Dalam pelaksanaan program MBG, keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu persyaratan penting bagi operasional dapur SPPG. SLHS merupakan bukti bahwa dapur penyedia makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi sesuai ketentuan kesehatan. Penerbitan sertifikat ini menjadi bentuk komitmen penyelenggara program untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi dan disalurkan kepada masyarakat benar-benar aman dan higienis. Dengan adanya sertifikasi tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kualitas layanan dapur MBG di berbagai daerah. Bimtek Jadi Awal Pendampingan Berkelanjutan Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Nurjaeni, mengatakan bahwa bimbingan teknis ini bukan hanya sekadar kegiatan pelatihan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun sistem pendampingan yang berkelanjutan bagi pengelola dapur MBG. “Ini menjadi langkah awal membangun mekanisme pendampingan agar standar higiene dan sanitasi benar-benar diterapkan secara konsisten di dapur SPPG,” tuturnya. Melalui mekanisme pendampingan tersebut, para pengelola dapur akan terus mendapatkan pembinaan dan evaluasi agar penerapan standar keamanan pangan dapat berjalan secara konsisten di lapangan. Pendampingan ini juga bertujuan membantu pengelola dapur memahami berbagai prosedur operasional serta meningkatkan kualitas layanan secara bertahap. Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Setelah kegiatan bimbingan teknis ini selesai, BGN berharap para pengelola SPPG dapat lebih memahami standar keamanan pangan secara menyeluruh. Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga pengelola dapur MBG. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan optimal dan makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan gizi. Dengan penguatan standar higiene, peningkatan kapasitas penjamah makanan, serta koordinasi lintas sektor, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan produktif di masa depan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Apabila kewajiban tersebut tidak segera dipenuhi, BGN tidak segan menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan dan Percepatan Sertifikasi SLHS wilayah KPPG Bandung yang diselenggarakan Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II di Bandung, Sabtu (7/3/2026). Sony mengatakan, BGN telah menginstruksikan seluruh Koordinator Satuan Pelayanan Bergizi (KSPBG) untuk segera mengingatkan mitra dapur agar mengurus sertifikat tersebut melalui dinas kesehatan setempat. “Apabila 30 hari daftar saja belum, maka BGN akan suspend atau hentikan operasional SPPG,” kata Sony. Pengawasan Lapangan Terus Dilakukan Menurut Sony, pengawasan terhadap dapur MBG terus dilakukan melalui inspeksi langsung di lapangan. Hingga pemeriksaan terakhir, ribuan dapur SPPG telah menjalani proses pengecekan oleh tim pemantauan dan pengawasan. Ia mengungkapkan bahwa sampai saat ini sebanyak 25.061 SPPG telah diperiksa oleh jajaran Direktorat Pemantauan dan Pengawasan BGN. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh dapur memenuhi standar higiene sanitasi serta kelayakan fasilitas produksi makanan. “Langsung di sana diketahui ada beberapa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Baru kemudian langsung diberi SP, surat peringatan kesatu, surat peringatan kedua, dan ada juga yang langsung dihentikan,” ujarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang disediakan dalam program MBG aman dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat utama. Temuan Fasilitas Tidak Layak Sony juga mengungkapkan bahwa dalam sejumlah inspeksi lapangan, pihaknya masih menemukan dapur yang belum memenuhi standar sanitasi dan kelayakan operasional. Bahkan dalam beberapa kasus, operasional dapur langsung dihentikan setelah ditemukan kondisi yang tidak memenuhi syarat. “Contoh pada waktu saya langsung datang ke satu tempat di satu Provinsi, melihat sarana prasarana ini benar-benar memang tidak layak dan langsung saat itu juga dihentikan, karena memang saranannya betul-betul tidak layak,” katanya. Ia menjelaskan bahwa tim pengawas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek fasilitas dapur, mulai dari sistem ventilasi hingga pengolahan limbah. “Kita cek itu dari mulai sirkulasi udara, suhu ruangan seperti apa pada saat produksi, termasuk ipalnya. Ipal, ada yang IPAL hanya berupa septic tank,” sambung Sony. Menurutnya, kondisi tersebut tidak memenuhi standar sanitasi dapur yang seharusnya diterapkan dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Standar Keamanan Pangan Jadi Prioritas BGN menegaskan bahwa penerapan standar higiene sanitasi menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sertifikat SLHS sendiri merupakan bukti bahwa suatu fasilitas pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan sesuai ketentuan pemerintah. Dengan adanya sertifikasi ini, dapur MBG diharapkan mampu menjaga kualitas makanan, mulai dari proses produksi hingga distribusi kepada penerima manfaat. Pemerintah menilai bahwa keberadaan dapur yang memenuhi standar higiene sanitasi akan sangat menentukan keberhasilan program MBG, terutama dalam mencegah potensi keracunan makanan atau masalah kesehatan lainnya. Dorong Mitra Dapur Segera Mengurus Sertifikasi BGN juga mendorong seluruh mitra dapur untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat guna mengurus sertifikasi SLHS. Langkah ini dinilai penting agar seluruh dapur MBG dapat beroperasi secara legal dan memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, percepatan sertifikasi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan program MBG di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pengawasan ketat serta penerapan standar higiene sanitasi yang konsisten, BGN berharap seluruh SPPG mampu menyediakan makanan bergizi yang aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat. Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Dengan dukungan dapur yang memenuhi standar sanitasi, program ini diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya siswa dan orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan hasil riset terbaru yang dirilis oleh Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia (LabSosio UI) dan Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) pada awal Maret 2026, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi solusi ekonomi bagi keluarga. Solusi Ekonomi dan Kepastian Gizi Ketua LabSosio-LPPSP FISIP UI, Hari Nugroho, mengungkapkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap program MBG sangat tinggi. Riset lapangan menunjukkan bahwa bagi orang tua yang bekerja, program ini memberikan ketenangan karena anak-anak mereka dipastikan mendapatkan asupan makanan layak di sekolah. “Kehadiran MBG sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan menghemat uang jajan anak,” ujar Hari dalam keterangan resminya, Jumat (6/3/2026). Data riset tersebut mengungkap fakta krusial: Transformasi Kebiasaan Makan dan Semangat Belajar Peneliti RISED, M. Fajar Rakhmadi, menyoroti adanya perubahan perilaku positif pada anak-anak penerima manfaat. Sebanyak 72% orang tua melaporkan anak mereka kini lebih rutin mengonsumsi makanan bergizi, dan 55% menyatakan anak-anak mulai lebih terbuka terhadap variasi jenis makanan. Dampak nyata juga dirasakan oleh Adriana Hedmunrewa, seorang orang tua siswa di Sumba Barat Daya, NTT. Ia menceritakan perubahan drastis pada anaknya, Antonio, yang kini duduk di kelas VI SD Negeri Weetabula II. “Sekarang dia belajar matematika sudah bisa sendiri. Ketika menerima rapor, nilainya meningkat rata-rata delapan. Fisik juga jadi terlihat lebih segar dan berenergi,” tutur Adriana. Rekomendasi untuk Keberlanjutan Program Meski dinilai sukses, LabSosio UI memberikan catatan kritis untuk penyempurnaan program berskala masif ini. Hari Nugroho merekomendasikan pendekatan yang lebih kolaboratif di lapangan. Beberapa poin rekomendasi utama meliputi: Dengan sinergi lintas sektor, program MBG diharapkan menjadi katalisator utama dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif di masa depan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa kepala daerah kini memiliki wewenang penuh sebagai “komandan” wilayah dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak main-main, BGN mempersilakan kepala daerah untuk merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang membandel. Ketegasan ini disampaikan Nanik dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026). Dasar hukum penguatan peran daerah ini tertuang dalam Keppres Nomor 28 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Pengawasan Ketat dan Safari Dapur Nanik meminta para Bupati, Walikota, hingga perangkat kecamatan dan kelurahan untuk terjun langsung meninjau dapur MBG, terutama di momentum Ramadan ini. “Sebelum menu diunggah, Bapak/Ibu bisa cek langsung ke dapur saat Safari Ramadan. Pastikan sesuai standar atau tidak,” ujar Nanik. Langkah ini diambil karena keterbatasan personel Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN yang hanya berjumlah 70 orang untuk mengawasi ribuan dapur di seluruh Indonesia. Sanksi Tegas: Tak Ada IPAL, Tutup! Dalam sesi tanya jawab, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menyoroti adanya dapur yang tidak memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Menanggapi hal tersebut, Nanik memberikan instruksi yang sangat keras. “Tutup! Kalau tidak punya IPAL, tutup saja. Kami tidak hanya menambah jumlah dapur di tahun 2026, tapi juga meningkatkan kualitasnya,” tegas Nanik. Wajib Serap Pangan Lokal Selain masalah sanitasi, BGN mewajibkan setiap SPPG menyerap bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Nanik mengingatkan bahwa berdasarkan Perpres 115 Tahun 2025, pengadaan bahan pangan harus mengikuti hierarki wilayah: “Selama di kabupaten tersebut masih ada peternakan ayam, tidak boleh ambil dari daerah lain. Jika ada laporan SPPG tidak menyerap produksi lokal, hari itu juga akan kami suspend. Menutup dapur adalah bagian dari pekerjaan saya untuk menjaga kualitas,” pungkas mantan jurnalis senior tersebut.