Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membuka sekitar 900 hingga hampir 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan ini.
Pembukaan dapur baru tersebut akan diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sejumlah dapur baru telah dibuka di wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi. Selanjutnya, pembukaan SPPG akan diarahkan ke sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
“Minggu ini saya rencana buka ada sekitar 900, hampir 1.000 di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali, ya daerah 3T sama prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Pembukaan SPPG Dilakukan Berdasarkan Sistem
Sudaryono juga meminta mitra yang telah menyelesaikan pembangunan dapur SPPG dan masih menunggu pengoperasian untuk bersabar. Menurutnya, BGN akan melakukan pendataan terhadap dapur yang telah siap secara bertahap melalui sistem yang telah ditetapkan.
Penentuan SPPG yang akan diaktifkan tidak dilakukan melalui jalur perantara. BGN sebelumnya juga telah menegaskan bahwa proses aktivasi SPPG dilakukan berdasarkan sistem dan database resmi BGN, dengan memprioritaskan dapur yang telah siap beroperasi secara teknis.
Ketentuan tersebut sejalan dengan Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026. Dalam Juknis, pelaksanaan program MBG dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Dokumen tersebut juga menargetkan pengembangan 35.000–40.000 SPPG untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat.
BGN Ingatkan Mitra Waspadai Calo
Seiring dengan rencana pembukaan dapur baru dalam jumlah besar, BGN mengingatkan para mitra agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan jasa percepatan aktivasi atau pembukaan SPPG.
Sudaryono menegaskan bahwa BGN tidak memberikan kewenangan kepada individu maupun asosiasi tertentu untuk menjadi perantara dalam proses aktivasi dapur MBG. Karena itu, mitra diminta tidak memberikan uang atau imbalan kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat proses tersebut.
“Enggak ada calo di sini, semua program pemerintah ini gratis,” tegas Sudaryono.
Sebelumnya, BGN juga telah menyampaikan bahwa proses aktivasi dilakukan langsung oleh BGN. Setelah SPPG dinyatakan siap, BGN akan menghubungi mitra, menempatkan kepala SPPG, serta melakukan aktivasi virtual account sesuai mekanisme yang berlaku.
SPPG Berperan dalam Penyaluran MBG
Dalam Juknis Tata Kelola Penyelenggaraan MBG 2026, SPPG merupakan unit organisasi nonstruktural yang bertugas melaksanakan sebagian atau seluruh layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi secara gratis.
SPPG juga memiliki peran dalam memberikan edukasi atau informasi mengenai gizi dan keamanan pangan kepada penerima manfaat.
Program MBG tidak hanya menyasar peserta didik. Berdasarkan Juknis 2026, kelompok penerima manfaat mencakup peserta didik, anak usia di bawah lima tahun mulai usia enam bulan, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lainnya termasuk pendidik dan tenaga kependidikan.
Khusus kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, keberadaan SPPG menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pemenuhan gizi di masyarakat.
Dalam Juknis, ibu hamil menjadi salah satu penerima manfaat MBG, sedangkan anak balita didefinisikan sebagai anak usia 6 bulan sampai 5 tahun yang belum atau tidak mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan.
Dengan rencana penambahan sekitar 900 hingga hampir 1.000 dapur baru, BGN menargetkan perluasan layanan MBG terutama ke wilayah yang menjadi prioritas, termasuk daerah 3T dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Proses pembukaan dan aktivasi SPPG tetap dilakukan berdasarkan sistem serta kesiapan fasilitas sesuai mekanisme yang ditetapkan BGN.