JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji coba pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema prasmanan di lebih dari 60 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Uji coba tersebut mulai dilakukan pada Senin, 5 Oktober 2026, di sejumlah wilayah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta hingga Jayapura.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, melalui skema prasmanan, makanan yang telah dimasak di SPPG akan dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat untuk kemudian disajikan langsung kepada siswa di kelas.
Menurut Sudaryono, pola tersebut diujicobakan salah satunya untuk mengurangi jeda waktu antara proses memasak dan konsumsi makanan.
Dengan waktu penyajian yang lebih singkat, makanan diharapkan tetap segar dan risiko makanan mengalami kerusakan dapat ditekan.
“Per hari ini, dari tanggal 5 ini kita sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas,” ujar Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).
Ia menjelaskan, makanan akan dibawa dari dapur dalam keadaan hangat kemudian disajikan di kelas. Dengan mekanisme tersebut, siswa dapat menerima makanan dalam kondisi yang lebih segar dibandingkan apabila terdapat jeda distribusi yang panjang.
Selain aspek kualitas makanan, BGN juga melihat skema prasmanan sebagai bagian dari proses edukasi bagi siswa. Dalam pelaksanaannya, sekolah nantinya turut dilibatkan untuk mendukung proses penyajian makanan.
Siswa Dilibatkan dalam Penyajian MBG
Salah satu perbedaan dalam skema prasmanan adalah keterlibatan siswa dalam proses pelayanan makanan. Siswa akan dibagi ke dalam kelompok piket yang bertugas membantu melayani teman-temannya saat makan.
Sudaryono menyebut kelompok piket tersebut kemungkinan terdiri atas sekitar lima hingga enam siswa. Mereka juga berpotensi menggunakan celemek dan sarung tangan ketika bertugas menyajikan makanan.
Konsep tersebut, menurutnya, memiliki kemiripan dengan praktik penyajian makanan di sekolah-sekolah Jepang yang melibatkan siswa dalam kegiatan pelayanan makan bersama.
“Kalau prasmanan ini, yang dilatih adalah dapurnya, yang dilatih juga adalah sekolahnya. Karena yang melayani adalah siswa, jadi siswa itu ada piket kayak di Jepang,” kata Sudaryono.
Dengan demikian, penerapan skema prasmanan tidak hanya menempatkan SPPG sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyediaan makanan.
Sekolah juga memiliki peran dalam mendukung proses penyajian dan membangun kebiasaan siswa dalam kegiatan makan bersama.
Dalam petunjuk teknis MBG 2026, SPPG sendiri merupakan unit yang menjalankan sebagian atau seluruh tugas penyediaan dan distribusi makanan bergizi secara gratis, termasuk memberikan edukasi atau informasi mengenai gizi dan keamanan pangan kepada penerima manfaat.
Makanan Tetap Dimasak di SPPG
Sudaryono menegaskan bahwa skema prasmanan tidak berarti makanan akan dimasak sepenuhnya di sekolah.
Pada skema yang sedang diuji, makanan tetap diproduksi di SPPG, kemudian dikirim ke sekolah dalam kondisi hangat sebelum disajikan kepada siswa.
Namun, terdapat kemungkinan berbeda untuk sekolah atau lembaga pendidikan dengan jumlah siswa yang sangat besar dan memiliki fasilitas pengolahan makanan sendiri.
Sudaryono mencontohkan pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang yang memungkinkan memiliki dapur di lingkungan pesantren. Dalam kondisi seperti itu, proses pengolahan makanan dapat dilakukan di lokasi tersebut.
Ia juga menyinggung model central kitchen yang digunakan di sejumlah negara. Dalam model tersebut, makanan dimasak di dapur pusat kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah dalam kondisi hangat untuk selanjutnya disajikan secara prasmanan.
BGN Sebut Hasil Awal Uji Coba Positif
Hasil awal uji coba skema prasmanan, menurut Sudaryono, menunjukkan perkembangan yang baik. Ia mengatakan telah menerima laporan mengenai tingkat makanan yang habis dikonsumsi serta berkurangnya makanan yang terbuang.
Menurutnya, kondisi makanan yang lebih segar juga memungkinkan siswa yang masih ingin makan untuk mengambil tambahan selama persediaan masih tersedia.
“Sejauh ini, tadi saya dapat laporan, itu tingkat kehabisan makanannya bagus. Jadi kan artinya lebih fresh, kemudian ada yang mungkin mau nambah, masih ada sisa bisa nambah,” ujar Sudaryono.
Ia juga menyebut jumlah food waste atau makanan yang terbuang cenderung lebih sedikit dalam skema prasmanan berdasarkan laporan awal yang diterimanya.
Pengurangan sisa makanan menjadi salah satu aspek yang relevan dalam penyelenggaraan MBG. Pedoman BGN sendiri menempatkan pencegahan dan penanganan sisa pangan sebagai bagian dari aspek keamanan pangan dan manajemen limbah dalam penyelenggaraan program.
Belum Dipastikan Menggantikan Skema yang Berjalan
Meski hasil awal uji coba dinilai baik, BGN belum memastikan apakah skema prasmanan nantinya akan diterapkan secara luas dan menggantikan pola distribusi MBG yang telah berjalan.
Sudaryono mengatakan pihaknya masih melihat perkembangan pelaksanaan uji coba di berbagai lokasi. Ia berharap model tersebut dapat diterapkan di lebih banyak tempat apabila hasil evaluasinya mendukung.
“Ya kita berharap akan semakin banyak kita laksanakan seperti itu,” katanya.
Dengan demikian, skema prasmanan MBG saat ini masih berada pada tahap uji coba. Evaluasi terhadap pelaksanaan di berbagai SPPG akan menjadi bagian penting sebelum BGN menentukan penerapan skema tersebut secara lebih luas.
Dari sisi tata kelola, pelaksanaan MBG memang membutuhkan perhatian terhadap keamanan pangan.
Pedoman sertifikasi keamanan pangan BGN menempatkan jaminan keamanan pangan sebagai kebutuhan penting dalam penyelenggaraan MBG karena makanan diberikan dalam skala besar dan dengan frekuensi yang ketat.